Serius! Polisi : Segala Kegiatan HTI Dilarang - Suaranews Serius! Polisi : Segala Kegiatan HTI Dilarang | Suaranews

Serius! Polisi : Segala Kegiatan HTI Dilarang

Share it:

ilustrasi


Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena bertentangan dengan NKRI. Dengan dibubarkannya HTI, segala kegiatan yang mengatasnamakan HTI dilarang, termasuk aksi demonstrasi.

"Secara organisasi, mereka kan sudah dibubarkan. Kemudian kalau mereka mau melaksanakan unjuk rasa, (polisi) tidak akan diberikan (izin), tidak akan diterima pemberitahuannya karena sudah tidak sah. Sudah tidak diakui," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

"Kalau secara organisasi sudah bubar, tidak boleh ada lagi kegiatan. Sudah dibubarkan oleh pemerintah.Tapi kalau pengurusnya masih berkuat, masih mengaku mereka organisasi, maka akan diproses. Karena kan nggak boleh," ucapnya.

Langkah tegas akan diambil kepolisian jika massa HTI tetap turun ke jalan untuk melayangkan protes. Langkah tegasnya adalah pembubaran kerumunan massa secara langsung.

"Kalau mereka unjuk rasa atas nama HTI, pasti akan langsung dibubarkan" tutur Setyo.

Setyo berujar massa HTI dapat menempuh jalur hukum jika tidak terima dibubarkan oleh pemerintah. Yaitu gugatan di pengadilan.

"Ya kan sudah disampaikan kalau dia tidak setuju sampaikan ke pengadilan, mengajukan ke pengadilan," ucap Setyo.


Setyo menambahkan polisi bisa mengambil langkah hukum pidana bila massa HTI secara terang-terangan tidak menghormati keputusan pemerintah. Setyo kembali menegaskan seluruh kegiatan yang mengatasnamakan HTI kini dilarang.

"Kalau dia melakukan (kegiatan) secara sengaja, terang-terangan bahwa itu sudah dilarang dan tetap melakukan, pasti bisa (dipidana). Karena ada klausul pidananya," tutur Setyo.

Kemenkum HAM resmi mencabut status badan hukum ormas HTI. Pemerintah membubarkan HTI demi keutuhan NKRI.

"SK pencabutan status badan hukum HTI dilakukan berdasarkan data dan fakta serta koordinasi dari seluruh instansi yang dibawa koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan," ujar Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM Freddy Harris dalam jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pagi tadi.

sumber: detik

Ayo Sebarkan:

Loading...

Share it:

nusantara

Post A Comment:

0 comments:

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.