Ini Penjelasan Pansus Hak Angket Terkait Penemuan Safe House KPK - Suaranews Ini Penjelasan Pansus Hak Angket Terkait Penemuan Safe House KPK | Suaranews

Ini Penjelasan Pansus Hak Angket Terkait Penemuan Safe House KPK

Share it:

ilustrasi

Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK) meninjau safe house alias "Rumah Sekap" yang pernah digunakan oleh penyidik KPK di Jalan TPA, Cipayung, Depok, Jawa Barat, Jumat (11/8/2017).

Sebelumnya, terungkapnya keberadaan mereka disitu didasari oleh keterangan Niko Panji Tirtayasa yang mengaku telah disekap untuk diarahkan memberikan keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh penyidik KPK.

Setelah melihat rumah tersebut, Wakil Ketua Pansus KPK, Teuku Taufiqulhadi yang juga ikut dalam rombongan pun membenarkan pengakuan Niko.

"Benar ada rumah sekap dan ternyata ini benar. Karena itu apa yang disampaikan Miko benar," kata Taufiqulhadi.

Politisi Partai NasDem ini tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh KPK bahwa rumah itu merupakan safe house.Taufiqulhadi sebenarnya lebih setuju dengan pernyataan Niko yang mengatakan bahwa itu rumah sekap. Karena menurut Taufiqulhadi, safe house sebenarnya hanya dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kita tidak setuju dengan kata-kata safe house karena itu tidak ada dalam nomenklatur. Tapi kalau safe house untuk mengamankan maka harus dibawah LPSK. LPSK yang menjalankan semua tugas-tugas tersebut," ungkap Taufiqulhadi.

"Kalau sekarang KPK bilang untuk mengamankan maka jadi tanda tanya besar kenapa mengamankan. Jadi timbul pertanyaan apakah diamankan untuk amankan fisiknya atau cuci otak sehingga ga boleh di bawah kejaksaan KPK dan kepolisian tapi di bawah LPSK," lanjut Taufiqulhadi.

Apabila memang benar pengakuan Niko yang disekap oleh para penyidik KPK, menurut Taufiqulhadi itu telah melanggar undang-undang. Untuk itu, Anggota Komisi III DPR RI ini memastikan bahwa pihaknya pihaknya akan bertanya langsung ke KPK.

"Kami akan pertanyakan kepada KPK. Kita harus tahu bahwa lembaga penegakan hukum lakukan penegakan hukum dengan tepat tidak boleh langgar undang-undang. Kalau disekap disini berarti melanggar UU, melanggar HAM," tutup Taufiqulhadi.

Sumber: beritacenter

Ayo Sebarkan:

Loading...

Share it:

News

Post A Comment:

0 comments:

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.