Nonjok Nih! Fahri Hamzah Sebut Presiden Jokowi Ambigu Soal Klemar-klemer atau Otoriter - Suaranews Nonjok Nih! Fahri Hamzah Sebut Presiden Jokowi Ambigu Soal Klemar-klemer atau Otoriter | Suaranews

Nonjok Nih! Fahri Hamzah Sebut Presiden Jokowi Ambigu Soal Klemar-klemer atau Otoriter

Share it:

ilustrasi


Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang membantah dirinya disebut otoriter.
Fahri menjelaskan, Jokowi tidak menjelaskan maksudnya membantah tudingan otoriter.

Begitu juga dengan sebutan klemar-klemer yang ditujukan kepadanya di awal memimpin RI.

"Jadi kritik kepada Pak Jokowi itu harus konten, misalnya Jokowi katakan, saya lemah dibilang klemar-klemer, saya nutup ormas dibilang otoriter. Jadi saya ini klemar-klemer apa otoriter? Ini sebenarnya, kan ambigu yang harus dijelaskan," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

"Pak Jokowi sebagai postur ngga ada tampang otiriter, tidak diktator," imbuhnya.
Fahri menjelaskan, Jokowi hidup dalam rezim demokrasi.

Dirinya malah menyindir perawakan Jokowi yang menurutnya 'tidak kuat'.
"Beda kalau orang bilang negara yang rezimnya otoriter, saya sering sebut beberapa negara tertutup, misalnya Korea Utara," katanya.

Menurut dia, meskipun pemimpi Korea Utara imut-imut tetap saja otoriter.

"Dia bisa mengeksekusi pamannya, hukum ngga bicara. Sementara Pak Jokowi hidup di negara demokrasi. Sudah negaranya demokrasi, tampangnya juga begitu, tidak kuat gitu," kata Fahri.

Fahri pun menilai, meskipun tidak kuat, tapi Jokowi mengesahkan Perppu Ormas.
"Saya tetap menganggap itu anasir otoriter yang perlu di waspadai. Karena meletakan pasal-pasal yang membolehkan negara mengambil keputusan sepihak," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menilai Indonesia merupakan negara hukum dan demokratis.

Setiap lembaga punya peran masing-masing termasuk menjalankan tugas pengawasan.

"Mana yang mengontrol, mana yang mengawasi, mana yang apa, melakukan, melaksanakan program-program yang ada," jelas Jokowi.
Pemerintah sebagai eksekutif juga diawasi banyak lembaga.
Termasuk masyarakat, media, dan LSM.

"Jadi negara ini negara hukum yang demokratis, yang itu dijamin oleh konstitusi. Enggak akan ada yang namanya diktator dan otoriter. Enggak akan ada," ucap Jokowi.

sumber: tribunnews

Ayo Sebarkan:

Loading...

Share it:

politik

Post A Comment:

0 comments:

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.